Sehubungan atas surat klarifikasi dari DPP LIPMI JATENG tertanggal 7 Mei 2012 mengenai pertanyaan kami terkait dengan proses pemecahan sertifikat tanah yang hampir dua tahun tidak kunjung selesai. Kami sangat kecewa terhadap pelayanan di BPN KOTA SEMARANG Sebab surat permohonan informasi dan klarifikasi dari DPP LIPMI JATENG Sudah hampir tiga minggu tidak ada tanggapan atau balasan secara resmi dari BPN KOTA SEMARANG.
Dasar hokum surat kami :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010 tentang standart pelayanan pertanahan
3. Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Public

Untuk itu, kami meminta BPN RI untuk menegur kepada BPN KOTA SEMARANG tentang hal tersebut di atas.Demikian Pengaduan Dari Kami yang bertujuan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih adil ,makmur dan sejahtera. Atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.
DPP LIPMI JATENG

yang mau saya sampaikan tentang keluhkan saya adalah kebodohan BPN doloksanggul yang tidak bisa mengukur tanah dengan menggunakan alat GPS dan memetakannya, padahal acuan petanya sudah ada.

Dikabupaten humbang hasundutan ada satu perusahaan an. Oppu saninag porhas yang ingin membuat izin lokasi. Berdasarkan peraturan maka bpn wajib membuat peta pertimbangan teknis dengan mengacu kepada peta yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi sumatera utara dan balai perpetaan wilayah I medan.

setelah mereka masuk lapangan digambarlah peta yang asal-asalan. koordinat tidak benar dan bentuknya menjadi berbeda dengan peta acuan sebelumnya, bahkan menjadi masuk kawasan hutan. yang sebelumnya dengan peta acuan telah dikeluarkan.

yang anehnya lagi tembusan di sampaikan ke provinsi tidak ada koreksi……………menurut informasi yang kami dapat ada masukan dari dinas kehutanan kabupaten mengenai kesalahan tersebut mereka tidak terima……….dan cendrung seakan mempertahankan peta yang salah tersebut.

mohon segera ditindak lanjuti laporan saya ini……….dan bila penting panggil kepala seksi pengukurannya dan kepala badanya untuk mempertanggung jawabkan pekerjaannya…………….supanya jangan asal kerja dan asal minta uang saja…………….

mohon ditindak lanjuti demi keadilan ………………dan penerapan hukum.

Saya telah balik nama tanah di sidoarum godean sleman,tapi ada kesalahan nama lokasi Brotowangsan yang seharusnya lokasi POTROWANGSAN bagaimana cara merefisi kesalahan ini.trimkasih atas infonya.