Komentar di: Himpunan Peraturan Pertanahan

Oleh: sandi santoso

sandi santoso — Sat, 19 May 2012 05:27:32 +0000

mohon pejelasan tenteng pengurusan sertifikat sebidang sawah , karna saya di mintai uang sebesar kurang lebh 8 jta, pa bnr pengurusan sertifikat sawah hrus bayar uang sebanyak itu?? terimaksh tolng di bals??

Oleh: sandi santoso

sandi santoso — Sat, 19 May 2012 05:15:18 +0000

mohn tanyak berpa biaya untuk sertifikat tanah sawah krana saya di minta hampir 8jta,,, pa bnr untuk sertifikat harus bayar sebesar itu?? teriamakh,,,tolng d blas??

Oleh: yopin

yopin — Wed, 09 May 2012 11:12:59 +0000

Bagaimana posisi kekuatan hukum dari tanah KPR yang akan dilelang,sementara pemilik tanah sudah menetap diluar negeri.thank atas bantuannya

Oleh: Julie

Julie — Sat, 05 May 2012 10:52:04 +0000

Mohon Penjelasannya :
Apakah saat ini masih berlaku PMNA no. 4 tahun 1996 tentang tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu ? Terima kasih

Oleh: Dorti Simanjuntak

Dorti Simanjuntak — Sat, 05 May 2012 10:37:27 +0000

Mohon info apakah PMNA no. 4 tahun 1996 tentang tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. saat ini masih berlaku?

Oleh: Waraney

Waraney — Fri, 04 May 2012 05:58:47 +0000

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 tolong d posting

Oleh: Waraney

Waraney — Fri, 04 May 2012 05:57:55 +0000

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 koq gk ada……????????????????? tolong y di posting……..

Oleh: Michael

Michael — Wed, 25 Apr 2012 05:31:44 +0000

Pak Ndaru thenkks… Blog yg cukup lengkap… Udah terbantu update ke filenya aku yg bolong… Thank bro…

Oleh: laila rusdiati

laila rusdiati — Mon, 23 Apr 2012 08:06:23 +0000

saya mau nanya tentang PP yang menyatakan bahwa pelepasan tanah negara atau aset kabupaten yg mempunyai hak pakai cukup dengan keputusan bupati saja kami sudah memakai tanah tersebut dengan sewa ke pemda Tk ll sudah 30 tahun lebih .mohon bantuannya tks

Oleh: FIRA

FIRA — Mon, 16 Apr 2012 04:49:23 +0000

Permohonan hak atas tanah negara memerlukan rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah. Mohon informasi, apa yang menjadi dasar ketentuan tersebut, UU, Perpres, PP, Permen, Kepmen, SE atau yang lain……… perlu banget nech……?