19 Comments

  1. Andrie Budiman

    salam kenal Pak Ndaru,
    Mohon bisa dibantu apa bisa saya diberikan lampiran no seri cap dinas BPN dan kode wilayah administrasi pemerintahan yang berlaku untuk tahun 1999 dan tahun 2006.
    terima kasih sekali atas perhatian dan bantuannya Pak.

    salam.

  2. Marthen

    Mohon bantuan BPN Pusat untuk bisa memperlihatkan peta pemetaan sertifikat tanah onlai di wilayah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  3. ana kurniasih

    mau tanya bisa dikirim gambar wilayah persawahan di daerak kecamatan tarub mana yg buat persawahan dan yang untuk pemukiman.terimakasih

  4. Wita rahayu

    Saya membeli sebidang tanah dan saya ingin memecah sertifikat. Tetapi surat nikah si pemilik tanah ilang maklum karna mereka berpindah pindah rumah terur.Apakah dengan kk yg ada tidak cukup? Mohon bantuannya

  5. YUSIM

    assalamu alaikum wrwb yth kepala bpn ri diberitahukan bahwa di desa saya dk sodong rt 02 rw 03 desa sikasur kec. belik kabupaten pemalang propinsi jawa tengah ada cv kencana yang memiliki HGU perkebunan tetapi tanamannya habis dialih fungsikan sebagian untuk galian c yang tidak ada upaya reklamasi kami sudah mengirim surat ke bpn wilayah dan ke bupati pml 2 kali belum ada respon, mhon tindak tegas bagi pelanggar aturan perusak lingkungan

  6. SUPARYANTO

    Saya mengajukan permohonan pemisahan sertifikat a,n H,Amin / Adito Mulasakti, Surat Ukur BPNRI,IV.1.f, Nomor Berkas : 63433 thn 2011. tapi pada saat kami periksa di website BPN tertulis no berkas 63433 th 2011 sebagai pemohon : budhi yono, kenapa bisa begitu ya Mas.?

  7. harri irmawan

    yth,kpd kepala bpn pusat

    saya ingin konfirmasi maslah terkait tentang program PRONA (program nasional agraria/sertifikat massal )

    1. program prona yang sudah di laksanakan di daerah saya yaitu kabupaten tegal pada bulan april tahun 2011
    2.yang mendapatkan program PRONA itu ,segalanya gratis apa tidak pak untuk waga kami di kabupaten tegal?
    3. terkait dengan BPN di wilayah kami ,saya selaku kades mau menanyakan apakah ada anggaran dana untuk program PRONA yang di turunkan dari pemerintah daerah melalui APBN ke BPN wilayah kami pak khususnya untuk warga?
    4.karena BPN di wilayah kami tidak tranparan
    5.saya sangat kesulitan jika program PRONA ini tanpa anggaran ,sedangkan untuk membuat sertifikat massal untuk warga sangat membutuhkan biaya /anggaran yang banyak. semisal buat bayar materai,fotocopy,petok tanah,serta untuk leter C.
    mohon bantuanya untuk mengetahui hal tersebut pak. balas

  8. AGUS

    Mohon infonya, bagaimana cara pengajuan complain dan pengukuran kembali tanah yg menjadi sengketa dengan surat SKT tanah di daerah kabupaten? karena tanah saya dijual oleh pihak lain yg belum jelas dasar penjualannya, kalau bisa sekalian berapa biayanya.trims

  9. listin

    mohon dibantu informasinya,pengurusan sertifikat pemutihan massal jadwalnya berapa th sekali?dan tiap bln apa aja? dan kalau tdk massal brapa biayanya dan kalau pengurusan dari girik ke AJB brapa biayanya? dan kalau dari girik sampai sertifikat brapa pula biayanya? maklum sy orng awan yng tdk mau cuma untuk perasan oknum yng memanfaatkan, krn sy mau mengurus tanah dr girik ke sertifikat didaerah depok kok mahal sekali.dan tolong dibantu tata cara proses prosedurnya dan harga- harganya. terima kasih sblmnya atas bantuannya.

  10. Arif Soetopo

    Apakah HPL dipecah perbidang dapat menjadi Hak Milik ?
    Apakah ada Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur itu ?
    mohon jawabannya dan apabila ada Peraturan atau Undang-Undangnya dapat diberikan.
    terima kasih.

Comments are closed.